sumber : https://www.kehutanan.go.id/news/kementerian-kehutanan-perkuat-penanganan-lahan-kritis-dan-tata-kelola-das-pascabencana-banjir-di-sumatera
SIARAN PERS
Nomor: SP.360/HUMAS/PP/HMS.3/11/2025
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menangani banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12).
Sebanyak 218 titik banjir teridentifikasi pada 57 DAS. Perubahan tutupan lahan 2019–2024 dan total 464 ribu hektare lahan kritis menjadi fokus utama rehabilitasi pada 2026.
“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan. Rehabilitasi lahan kritis menjadi fokus utama pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya,” tegas Menhut.
Menhut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, termasuk penggunaan Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO), operasi lapangan, serta rencana pencabutan sekitar 20 izin PBPH berkinerja buruk.
Untuk rehabilitasi lahan kritis, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran 2026 sebesar Rp 29,07 miliar untuk tiga provinsi terdampak.
Langkah reformasi tata kelola yang disampaikan mencakup digitalisasi satu peta kehutanan, percepatan pengakuan hutan adat, revisi UU 41/1999, Satgas DAS lintas K/L, serta pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) banjir.
Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui evaluasi kebijakan, percepatan rehabilitasi lahan kritis, penegakan hukum terhadap pelaku penyebab kerusakan hutan, serta peningkatan transparansi data.(*)
Jakarta, Kementerian Kehutanan,
27 November 2025
Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Krisdianto
Website:
www.kehutanan.go.id
Youtube:
Kementerian Kehutanan
Facebook:
Kementerian Kehutanan
Instagram:
Kemenhut
Twitter:
@kemenhut_ri
